“Kita sampaikan kepada para penambang, kami akan beri izin IPR dan WPR. Biar kerja bisa dengan tenang, tidak ditangkap,” kata Krisantus di sela-sela Rakercabsus PDI-P Kabupaten Sintang
Cawagub yang berasal dari hulu Kalbar ini menegaskan, persoalan pertambangan rakyat memang harus dibenahi hingga menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
Krisantus memahami perasaan masyarakat perhuluan yang mencari nafkah di sektor ini. Dia merasa iba terhadap penambang yang kerap ditangkap. Sementara, ada kelompok tertentu yang menikmati hasil tersebut.
“Kasihan mereka ditangkap. Diberi sopoi (sogok) lepas. Kalau tidak penambang ditangkap, pembeli ditangkap. Uang sogok tak masuk ke daerah. Lebih baik diberikan izin agar bisa merasakan manfaat dan menambah PAD,” jelas Krisantus.
Di sisi lain, izin pertambangan rakyat yang akan diberikan itu juga akan memperhatikan dampak lingkungan. Sehingga pertambangan ini tidak merusak ekosistem alam dan keragaman hayati di daerah.
“Nanti kami atur bagaimana pengelolaan limbahnya, Amdal-nya. Jarak dengan pemukiman akan kita atur. Dikasih izin ini supaya berbasis lingkungan,” pungkasnya. (*2Tim Media)
