Norsan mengaku telah memantau kondisi infrastruktur jalan di daerah-daerah perhuluan. Di masa pemerintahan lalu saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalbar, namun saat itu tak memiliki kewenangan yang cukup untuk menentukan arah pembangunan.
“Saya meras ikut bersalah, walau bagaimana pun saya dulu wakil gubernur.
Insyaallah nanti kalau nanti saya sudah punya kewenangan kebijakan, itu akan kita utamakan,” tegasnya.
Norsan menegaskan, pembangunan mesti sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Sehingga, pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di belahan daerah Kalbar.
“Pembangunan harus adil dan merata. Tidak boleh kita hanya bangun satu tempat saja yang lain dibiarkan. Tidak boleh ada lagi kasus-kasus anak meninggal di jalan,” katanya.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, nantinya juga akan linier bersama pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat. Saling berkolaborasi dan bersinergi untuk percepatan.
“Kalau provinsi tidak mampu, kita minta bantu Pak Lasarus di DPR RI. Kita sudah punya jalur. Kita konektivitas kan, kita linier kan,” pungkasnya. (*Tim)
