Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas, demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Selain itu, dengan adanya pembangunan PLBN ini, sejalan dengan amanat dari Presiden Joko Widodo dirinya berharap dapat menumbuhkan ekonomi baru.
Tak hanya itu, terkait peredaran narkoba yang keluar masuk di wilayah kalimantan barat melalui PLBN Harisson menegaskan agar benar – benar dilakukan screening untuk mencegah masuk dan beredarnya barang haram tersebut.
“Jadi penting bagi kita, untuk mengoptimalkan keamanan (screening). Kalau untuk orang kita menggunakan fasilitas X Ray, kemudian untuk barang biasanya kita menggunakan anjing pelacak, namun ini perlu menjadi perhatian, karena kandang anjing tersebut hanya optimal digunakan selama 2 jam, selebihnya mungkin sudah lelah, oleh karenanya saya berharap pada kendaraan – kendaraan yang masuk dan keluar di PLBN ini juga diberlakukan X-ray, sehingga meminimalisir masuknya barang haram itu”, tegasnya.
Harisson juga mengimbau masyarakat disekitar wilayah perbatasan untuk menggunakan transaksi keuangan secara elektronik.
“Ini juga penting, terkait kemudahan dalam transaksi keuangan. Jadi kami bersama HIMBARA menghimbau kepada semua untuk memanfaatkan pembayaran secara cashless, untuk menggunakan electronic payment, melalui QRIS, mobile banking dan lainnya”, timpalnya.
Orang nomor satu di kalbar ini juga berharap akan muncul sentra – sentra ekonomi baru di wilayah perbatasan ini.“Juga kita melihat, kondisi pasar disini relatif sepi, itu PR bagi kita bersama. Saya menyarankan untuk diatur ulang alur masuk dan keluar baik orang barang dan kendaraan. Misalnya, parkiran bus dan kendaraan harus dekat dengan pasar, sehingga mereka bisa turun, ngopi, istirahat bahkan berbelanja disana. Selain itu juga permodalan dan pelatihan kepada UMKM sehingga bisa menjual produk yang menarik dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah apabila sudah maju, saya yakin kita juga dapat menjual barang kita ke malaysia, agar lebih meningkatkan pendapatan masyarakat”, pungkasnya.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah Kalbar terkait, Pimpinan Lembaga Keuangan Kalbar, Kakanwil DJBC Kalbar, Kepala BNPP Kalbar, Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, BP2MI Entikong, Pj. Bupati Sanggau, dan stakeholder terkait lainnya. Kehadiran pejabat dari berbagai instansi ini menunjukkan keseriusan dan koordinasi yang erat antar lembaga dalam upaya pengembangan PLBN.(rfk/*adpim)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
