Junaidi juga menyoroti kinerja caretaker selama masa tugasnya. Sejak 17 Februari 2023, caretaker hanya berhasil membentuk 7 dari 14 Kadin Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Belakangan, mereka mengklaim telah membentuk Kadin di Ketapang setelah perpanjangan SK, yang menurut Junaidi, tidak sah karena SK mereka sudah mati.
Dengan adanya berbagai pelanggaran tersebut, Junaidi mendesak agar Musprov yang diselenggarakan oleh caretaker ditunda karena dinilai ilegal dan bertentangan dengan AD-ART serta Pedoman Organisasi Kadin Indonesia.(ro).
