Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman memaparkan solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan penyaluran dan distribusi BBM. Solusi pertama, kata dia, adalah membangun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) baru di wilayah pesisir laut antara Mempawah hingga Bengkayang. Sebab tangki penampung yang ada di TBBM Pertamina Siantan hanya mampu menyuplai pasokan selama dua hari. Dengan adanya TBBM baru tersebut, daya tampung BBM akan meningkat hingga mampu menyuplai pasokan selama sembilan hari. Hal ini bertujuan supaya ke depannya masyarakat pedalaman yang membutuhkan BBM bisa terpenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau.
“Upaya-upaya ini yang ingin kita dorong dalam hal demi kepentingan memenuhi kebutuhan utama masyarakat Kalbar terutama BBM,” tukasnya.
Solusi kedua, sambung Maman, mengubah metode subsidi. Mengubah metode subsidi ini bukan lantas mencabut subsidi yang sudah berjalan selama ini, akan tetapi mengubah metode subsidi, dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.“Supaya bisa menjangkau masyarakat semua yang membutuhkan BBM,” imbuhnya.
Sementa itu, Komite BPH Migas Abdul Halim menuturkan, melalui pertemuan ini pihaknya juga akan sharing terhadap perubahan-perubahan peraturan yang berdampak pada masyarakat.
“BPH selalu bersinergi dengan berbagai pihak disebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa bermanfaat kepada masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, peran BPH Migas adalah bagaimana kebijakan itu terimplementasi dengan baik. Ia tak menampik peran masyarakat memberikan kontribusi bagi BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM.
“Banyak hal-hal yang dilakukan khususnya di Kalbar untuk pendistribusian BBM itu justru awal mulanya dari laporan masyarakat,” sebutnya. (rfk/*prokopim)
