Stakeholders yang diundang pertama dari pihak masyarakat, termasuk camat, lurah, karang taruna, TP-PKK, dan Puskesmas. Kemudian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan program sanitasi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya.
“Saya menyarankan ini untuk diperluas, karena nantinya hasil ini harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat,” tutur Sidig.
Ia menekankan bahwa program ini sangat penting untuk disukseskan oleh semua pihak. Menurutnya, sanitasi merupakan hal mendasar yang diperlukan masyarakat. Sehingga kualitas sanitasi harus baik untuk mendukung tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
“Sanitasi termasuk air bersih itu memang pelayanan dasar yang harus ada. Dan itu merupakan sektor yang mendasar. Derajat kesehatan masyarakat itu akan baik bilamana air bersihnya tersedia, sanitasinya dikelola dengan baik,” terangnya.
Demikian pula perilaku, masyarakat mau memanfaatkan itu. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui lingkungan atau faktor-faktor perilaku yang berpengaruh terhadap penyakit itu bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi.
“Jadi keterlibatan masyarakat terhadap program ini sangat penting, baik dari awal pra konstruksi hingga selesai dan seterusnya,” tutupnya. (rfk/*kominfo)
