Lebih lanjut Penjabat Gubernur Kalbar menegaskan bahwa adanya Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital.
Hal ini dapat dilihat dari tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79.5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun USD pada Tahun 2030. Dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045”, jelasnya.
Bahwa Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, rintangan demi rintangan dapat dihadapi bersama.
“Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air. Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045”, tutup Harisson membacakan sambutan Menkominfo RI.
Usai menjadi pimpinan Apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 Tahun 2024 tersebut Penjabat Gubernur Kalbar menjelaskan bahwa Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024 ini menjadi momentum penting dalam mempersiapkan lompatan Indonesia dari Negara Berkembang menjadi negara maju.
“Dengan kita terus memacu digitalisasi kaum muda harus memanfaatkan teknologi digital sehingga nanti melalui penguasaan teknologi digital ini maka bonus demografi tahun 2030 sampai 2045 itu akan benar-benar memberikan sumbangan bagi negara Indonesia menjadi Negara Maju, atau kita sebut dengan “Indonesia Emas Tahun 2045″, imbuhnya.
Kemudian Harisson jugamenjelaskan bahwa untuk Pemerintah Daerah sendiri sudah memanfaatkan digitalisasi, termasuk dari pelayanan-pelayanan birokrasi, maupun dari pelayanan-pelayanan kepada masyarakat.
“Kita termasuk juara kedua pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan hal itu harus kita tingkatkan juga ke masyarakat, dan dalam perekonomian pun juga kita manfaatkan dengan terus memanfaatkan Teknologi Digital, salah satunya dengan mendorong penggunaan Qris diberbagai merchant -merchant terutama di UMKM.
Dengan penggunaan digitalisasi dalam transaksi keuangan tersebut diharapkan memudahkan orang untuk bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai.“Jadi, berbelanja tidak perlu bawa uang cash yang banyak, bawa dompet seperlunya, selebihnya menggunakan handphonenya saja, dan bertransaksi jadi lebih aman karena begitu transaksi uangnya sudah langsung masuk ke rekening para pedagang”, timpal Harisson.
Selain itu menanggapi usulan Pemekaran Wilayah Provinsi Kapuas Raya, Penjabat Gubernur Kalbar menjelaskan bahwa hal tersebut selalu didorong dan diperjuangkan ke Pemerintah Pusat.
“Jadi, tinggal Pemerintah Pusat yang membuka keran otonomi baru, jika Pemerintah Pusat membuka usulan -usulan termasuk usulan Kabupaten Baru pasti akan dibahas dan disetujui jika pemerintah pusat sudah benar-benar secara political will-ya sudah menyetujui. Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri setiap diminta pengiriman dokumen selalu Kita kirimkan dan tidak ada niat untuk menghambat dibentuknya Provinsi Kapuas Raya. Karena, seperti diketahui bahwa luas Provinsi Kalbar ini 1,1 dari luas pulau Jawa, jika Pulau Jawa diawaki oleh 6 Gubernur, sedangkan Kalbar ini hanya diawaki oleh 1 Gubernur dan menurut saya bila perlu bisa 4 provinsi di Kalimantan Barat”, terang Harisson.
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 116 Tahun 2024 tersebut turut serta dihadiri oleh Para Pejabat Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP, M.Si, Penjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalbar, D. Efy Masfiaty, Para Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Kalbar serta Para ASN yang ditugaskan.(rfk/*sma adpim)
