Menurutnya, kekuatan dari Daerah adalah pada APBD, dengan dilakukan Intervensi, diharapkan Pendapatannya untuk di bulan April – Mei ini sudah mencapai target di angka 30 sampai 40 % baik dari Pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu untuk Belanja Daerah juga diharapkan tidak jauh dari Pendapatan, dimana Belanja Pemerintah membuat dua fungsi utama yaitu membuat uang beredar dimasyarakat hingga dapat memperkuat daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga akan meningkat yaitu sebagai kontributor nomor satu untuk membuat angka pertumbuhan ekonomi.
“Demikian juga sebaiknya jika konsumsi rumah tangga rendah maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah”, ungkap mantan Kapolri Tito Karnavian.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan fungsi yang kedua Belanja Pemerintah yaitu mendorong Swasta, menstimulasi Swasta untuk Bangkit.
“Jadi, jika Belanja Pemerintah Daerahnya rendah maka Swastanya akan mati, apalagi terhadap daerah-daerah yang masih mengandalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat”, tuturnya.
Mendagri Tito Karnavian juga mengupas tentang bagaimana perkembangan Belanja dari realisasi Kota per 30 April 2024 lebih rendah dari tahun yang lalu dari 23,66% dan sekarang hanya 21,67%. Kemudian untuk Kabupaten lebih rendah lagi dari 23,04% tahun 2023 turun menjadi 19,16% tahun 2023, sedangkan untuk Belanja Provinsi naik sedikit dari 26,51% tahun 2023 naik menjadi 26,68% tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri RI mengharapkan agar para Kepala Daerah untuk senantiasa mengoreksi kinerja dari perangkat daerahnya agar dapat mengoptimalkan Belanja maupun meningkatkan Pendapatan dari APBD masing-masing agar dapat terus mengendalikan Inflasi di daerahnya.
Sebagai informasi, untuk capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 Provinsi Kalimantan Barat berada di urutan keenam dengan angka sebesar 34,04%, sedangkan Pendapatan tertinggi ditempati Provinsi Kalimantan Timur sebesar 39, 35% dan untuk Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 Provinsi Kalimantan Barat masih di angka 14,61% dan untuk yang tertinggi ditempati Provinsi Sulawesi Barat 27,33%(rfk/*Sma adpim)
