KOMISI Informasi Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi atas telah 100% disampaikannya salinan Laporan Layanan Informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat dan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 hingga hari Kamis (07/03) ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
“Apresiasi kami kepada badan publik atas telah 100% disampaikannya Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dan hal ini menunjukkan kesadaran telah dijalankannya salah satu kewajiban badan publik”, ungkap Lufti F. Hasan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
Bagian Kedua Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Pasal 4 huruf j, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib “ j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;”.
Hingga hari Kamis (07/03), sebanyak 68 Badan Publik yang telah menyampaikan salinan laporan, 14 laporan seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat (100%), 44 laporan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (100%) dan sejumlah laporan layanan informasi publik lain dari badan publik legislatif, yudikatif, serta badan usaha milik daerah di Kalimantan Barat.
Sementara itu Sabinus Matius Melano, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Koordinator Bidang Kerjasama Hubungan Antar Lembaga menyampaikan pada Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan ayat (1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan ayat (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.
