“Berdasarkan hasil penilaian terhadap 50 Perusahaan Sawit di Indonesia, Transparency International Indonesia merekomendasikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola di sektor sawit,” katanya dalam keterangan resmi.
Adapun usulan perbaikan itu berupa, mewajibkan Komitmen Anti Korupsi Perusahaan, mendorong implementasi, monitoring, dan pengawasan kebijakan dalam kegiatan anti korupsi dan keterlibatan politik perusahaan, lantas perkuat transparansi besaran pendapatan (revenue) dan pembayaran pajak (tax payment) dari korporasi sawit ke pemerintah. Termasuk melakukan pengawasan terhadap Politically-Exposed Persons (PEPs).(rfk/ind)
