Beberapa ahli menuduh China dengan sengaja menahan proses untuk membuat seperangkat aturan yang mengikat itu dengan menggunakan taktik zona abu-abu dan ambiguitas strategis untuk memajukan klaim teritorialnya. China sendiri membantahnya dan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melihat proses itu selesai.
Kode etik tersebut akan mendukung komitmen yang disepakati semua pihak pada tahun 20002 untuk memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan, dan menahan diri dari tindakan menghuni pulau, terumbu karang, beting, pulau karang, dan fitur lainnya yang saat ini tidak berpenghuni.”
Pembicaraan terbaru ini akan berlangsung dengan latar belakang meningkatnya protes diplomatik Filipina terhadap China. Filipina yang kecewa dengan perilaku Beijing di Laut China Selatan telah melirik kekuatan Barat — seperti Amerika Serikat dan Australia — untuk melawan apa yang disebutnya “agresivitas” China.
“Perang dingin baru dan persaingan antara kekuatan besar seharusnya tidak muncul di kawasan Asia-Pasifik kita. Negara-negara di kawasan ini seharusnya tidak boleh dipaksa untuk memihak. Kita yakin ASEAN akan membuat penilaian dan pilihan independen berdasarkan kepentingan fundamental stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di kawasan,” imbuhnya.
Retno dan Qin juga membahas krisis di Myanmar yang dikuasai militer, di mana ASEAN telah berjuang untuk membuat para jenderal menerapkan ‘konsensus lima poin’ yang disepakati untuk perdamaian setelah kudeta 2021.
“Sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan memulai keterlibatannya dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, dengan satu tujuan untuk membuka kemungkinan dialog nasional yang inklusif,” kata Retno, menambahkan Indonesia menghargai dukungan China untuk proses tersebut. (rfk/int)
