Indonesia Kecam Keras Pengumuman Israel Bangun Permukiman Baru 

Satu hal yang dilupakan Israel, ujar Rezasyah, adalah semakin dalamnya kebencian terhadap Israel yang bisa jadi dilampiaskan pada warganya. “Israel tidak memikirkan bahwa kebencian dunia bisa berkecamuk di banyak titik dunia. Sasarannya adalah barangkali warga negara Israel yang berkunjung sebagai wisatawan, kemudian sikap beringas anak-anak Palestina,” kata Rezasyah.

Semakin banyaknya permukiman Israel itu akan semakin memkecil luas wilayah Palestina secara sistematis, dan pada akhirnya menepis gagasan kemerdekaan Palestina, tambahnya. Oleh karena itu solusi dua negara yang terus diperjuangkan sedianya tidak saja menggunakan tekanan politik, tetapi juga tekanan ekonomi.

Deplu AS Merasa Terusik dengan Rencana Israel

Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin (13/2) mengatakan sangat terusik dengan rencana Israel membangun permukiman baru Yahudi di wilayah Tepi Barat yang didudukinya.

Juru Bicara Deplu AS Ned Price mengatakan, “Kami sangat terusik dengan pengumuman Israel yang akan membangun ribuan permukiman dan memulai proses legalisasi secara retroaktif sembilan permukiman di Tepi Barat yang sebelumnya, berdasarkan hukum Israel sendiri, dinilai ilegal.

Sebagaimana pemerintah sebelumnya, kami sangat menentang tindakan sepihak yang memperburuk ketegangan dan menggerus kepercayaan antar pihak-pihak, dan merusak prospek solusi dua negara yang sedang dirundingkan.”

Lebih jauh ia mengungkapkan bagaimana Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam perjalannya ke kawasan itu baru-baru ini menggarisbawahi kembali “pentingnya semua pihak menahan diri dari tindakan-tindakan yang akan meningkatkan ketegangan dan menjauhkan dari perdamaian.”

Amerika menentang pembangunan permukiman di wilayah yang diklaim oleh Palestina. Saat ini lebih dari 700.000 warga Yahudi Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dikuasai Israel pasca perang tahun 1967.

Namun demikian Departemen Luar Negeri Amerika tidak memberikan indikasi langkah tegas yang akan diambil pemerintahan Biden terhadap pengumuman Netanyahu itu. (rfk/voa)