Suharyanto kembali mengingatkan bahwa bencana adalah urusan bencana. Langkah penetapan status tanggap darurat menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. “Tidak ada yang bisa menghadapi bencana sendirian, harus berkolaborasi dan bersinergi,” tegasnya.
Setelah menetapkan status tanggap darurat, Suharyanto memberikan arahan untuk pemerintah daerah agar dapat membentuk pos komando serta secara cepat mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. “Yakinkan betul saat tanggap darurat, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, hal ini menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Setelah melalui masa tanggap darurat, Suharyanto mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat langsung menetapkan masa transisi hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan sehingga dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
“Harus cepat pendatannya dan spesifik langsung by name by address, semakin cepat pendataannya maka singkat juga penderitaan yang dirasakan warga terdampak,” tambahnya.
Peninjauan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Suharyanto dan rombongan meninjau langsung lokasi terdampak gempabumi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Lokasi peninjauan pertama adalah perumahan BTN. Suharyanto turut berdialog dengan warga terdampak gempabumi. “Mohon bersabar sebentar lagi, pemerintah pusat dan daerah terus berusaha secepat mungkin melakukan pendataan dan asesmen sehingga proses perbaikan rumah dapat segera dilakukan,” ucapnya.
Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan santunan dana bantuan untuk perbaikan rumah rusak. “Rumah rusak berat akan diberikan bantuan senilai 60 juta, rusak sedang 30 juta dan rusak ringan 15 juta,” tuturnya.
Kemudian rombongan menyambangi Kantor Bupati KKT, Lapangan Mandriak dan Puskesmas Saumlaki untuk melihat kondisi pascabencana yang mengguncang area tersebut.
Terakhir, Suharyanto turut mengunjungi Kodim 1507/Saumlaki yang merupakan lokasi pos komando penanganan bencana gempabumi KKT.
Beliau kembali menegaskan bahwa pendataan harus dilakukan secara cepat agar pembangunan rumah dapat segera dilakukan.“Percepat proses pendataan, langsung dilaporkan ke pusat agar bisa cepat diproses,” tegasnya.
“Tidak apa-apa dilaporkan langsung secara bertahap, yang penting masyarakat tidak terlalu lama menunggu rumahnya untuk diperbaiki,” tutupnya mengakhiri kunjungan.(rfk/pusdatin BNPB)
