*Dalam Rangka Serahkan Bansos Program Pemprov Untuk Pengendalian Inflasi
Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji SH.M.Hum kerap turun langsung menyerahkan paket bahan pangan kepada warga di beberapa kabupaten.
Seminggu lalu Gubernur sibuk dalam kegiatan yang sama dikawasan utara Kalbar,pesisir dimulai dari Sambas dan terus turun ke Singkawang,Bengkayang. Dalam kegiatannya Gubernur didampingi Bupati atau wakil bupati dimana beliau berkegiatan.
Namun kali ini,pada hari Minggu (2/10) kemaren, kegiatan penyerahan Bansos berupa paket bahan pangan di Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, tak tampak sosok Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan maupun Sujiwo.
Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) Paket Bahan Pangan dilangsungkan di Aula Kantor Camat Teluk Pakedai, Minggu. Adapun paket sembako yang diberikan dengan berjumlah 300 paket yang terdiri dari Beras 5 Kg, Gula 2 Kg, Minyak Goreng Premium 2 Liter, Mie Instan 10 Bungkus dan 1/4 Kg Bawang Putih.
Setelah menyerahkan bantuan, Gubernur Sutarmidji menyempatkan waktu untuk berjalan kaki mengunjungi Koramil dan Polsek Teluk Pakedai seraya menyapa masyarakat yang ada di sekitar lokasi
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar menjelaskan bahwa penyerahan Bantuan Sosial ini merupakan rangkaian dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Barat.
“Alhamdulillah kita (Provinsi Kalimantan Barat) menjadi salah satu yang terbaik dalam pengendalian inflasi, kita mendapat insentif dan akan saya gunakan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat,” ungkap Sutarmidji dalam sambutannya.
Selain itu, orang nomor satu di kalbar ini berpesan kepada para orang tua agar anak-anaknya mengenyam bangku sekolah minimal di tingkat SMA/SMK, karena tidak ada pungutan biaya.
“Jika tidak mampu beli pakaian sampaikan, karena setiap tahun Pemerintah Provinsi selalu menyediakan kurang lebih 40 – 60 persen, tepatnya 70 ribu stel pakaian dan sepatu, topi, tas dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah,” harapnya.
Kemudian dalam melindungi pelayanan kesehatan, Gubernur Kalbar mengharapkan masyarakat untuk memiliki BPJS. Paling tidak dengan BPJS diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.
“Urus dari sekarang. Biasanya bulan Oktober, November dan Desember merupakan waktu pendataan untuk BPJS, bapak ibu silahkan ke kantor Desa, beritahu kalau memang tidak mampu dan selanjutnya akan di verifikasi di lapangan. Jangan ada lagi kalau sakit BPJS tidak ada sehingga tidak bisa berobat. Sering terjadi ketika sudah sakit dan masuk rumah sakit baru mengurus BPJS, itu tidak bisa cepat karena proses administrasinya aktif harus menunggu selama 14 hari,” terang Sutarmidji.(Irf)